MIANDO PASUNA PARAPAT, 031217017316 (2018) PRINSIP HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRACT) KKB KK-2 DIS.H.35-18 Par p ABSTRAK.pdf Download (92kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 DIS.H.35-18 Par p DISERTASI.pdf Restricted to Registered users only until 21 January 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah, yang dilatarbelakangi karena ketiadaan atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan/ perbaikan barang milik daerah, sehingga untuk itu pemerintah daerah dapat mengikutsertakan pihak lain (mitra kerja sama) dalam mengoperasionalkan barang milik daerah, suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan barang milik daerah serta menghasilkan menghasilkan pendapatan daerah. Berdasar Pasal 33 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kerja sama pemanfaatan barang milik daerah itu dituangkan dalam perjanjian, suatu kontrak yang sarat hukum publik dan privat (kontrak pemerintah). Karena itu, soal keabsahan dan pelaksanaan perjanjian merupakan hal esensial yang perlu dibahas, yakni terkait prinsip-prinsip hukum (hukum publik dan hukum privat) yang mendasari aturanaturan hukum yang mengatur perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam fase pra kontrak, penyusunan, dan pelaksanaan kontrak. Penelitian ini fokus pada pengkajian terhadap keberadaan dan kebertautan prinsip-prinsip hukum publik (asas-asas hukum pengelolaan barang milik daerah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik) dengan prinsip-prinsip hukum privat (prinsip-prinsip hukum perjanjian) yang pembahasannya bertumpu pada isu hukum: (a) pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; (b) prinsip hukum dalam penyusunan perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; dan (c) prinsip hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah. Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dan hasil penelitian menunjukkan kebertautan prinsip-prinsip hukum publik dan hukum privat dalam pembentukan/penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.

Item Type:	Thesis (Disertasi)
Additional Information:	KKB KK-2 DIS.H.35/18 Par p
Uncontrolled Keywords:	local goverment asset, utilization cooperation, the cooperation to the utilization of local government asset contract
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Doktoral Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM MIANDO PASUNA PARAPAT, 031217017316 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Eman, Dr., S.H., M.S. UNSPECIFIED
Depositing User:	mrs hoeroestijati beta
Date Deposited:	21 Jan 2019 10:51
Last Modified:	22 Jan 2019 04:58
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/79296
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item