TYA GITA PRASTIWI, 031514153066 (2018) PEMERIKSAAN SECARA IN ABSENTIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (57kB)
	Text (FULL TEXT) TH. 03-19 Pra p.pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2022. Download (561kB) | Request a copy

Abstract

Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa atau in absentia dikenal dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Proses pemeriksaan in absentia pada tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi dan Upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang diputus secara in absentia. Peradilan in absentia dalam UU tipikor diatur dalam Pasal 38 ayat (1), tujuannya untuk mengembalikan kerugian. Dalam UU PP TPPU, diatur dalam Pasal 79 yang bertujuan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana yang diputus secara in absentia dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yaitu upaya hukum banding. Perbedaanya adalah jika dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang berhak mengajukan upaya hukum banding adalah terpidana yang bersangkutan dan dalam waktu tidak lebih dari tujuh hari setelah diputuskan, sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dapat mengajukan upaya hukum banding adalah terpidana dan kuasanya, serta dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak disebutkan batas waktu pengajuannya. Kata Kunci: Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item