NOVEMBRI YUSUF SIMANJUNTAK, 071614453024 (2018) PILKADA SATU PASANGAN CALON TAHUN 2017 DI KABUPATEN PATI DAN KOTA TEBING TINGGI Studi Tentang Peran Third Party Campaign Dalam Rangka Pilkada Sebagai Persaingan Yang Bebas dan Adil. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_TP.05 18 Sim p.pdf Download (83kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_TP.05 18 Sim p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_TP.05 18 Sim p.pdf Download (260kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi tahun 2017 menggunakan parameter persaingan yang bebas dan adil, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada fenomena lahirnya pasangan calon tunggal, desain surat suara, dan dasar hukum pilkada dengan satu pasangan calon. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi terdapat persaingan yang bebas dan adil. Teori yang digunakan adalah demokrasi prosedural menurut Robert A. Dahl yang di dalamnya mencakup dimensi kontestasi dan partisipasi. Konsep pemilu demokratis juga digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen berupa UU, PKPU, Surat Keputusan, buku, berita dan video tentang third party campaign yang diperoleh dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Pati tahun 2017 meskipun belum ideal, tetapi dalam taraf tertentu merupakan contested election. Third party campaign untuk kolom kosong sebagai bentuk partisipasi masyarakat muncul di Pati. Sementara pilkada dengan satu pasangan calon Tebing Tinggi tahun 2017, dalam praktiknya adalah uncontested election. Tidak ada third party campaign di Kota Tebing Tinggi, sehingga pilkada terjadi tanpa persaingan. Uncontested election jelas merugikan pemilih karena pemilih hanya mendapat informasi sepihak saja dari pasangan calon. Agar pilkada dengan satu pasangan menjadi contested election, KPU harus memberikan kesempatan kepada third party campaign untuk memberikan penilaian terhadap program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Third party campaign perlu difasilitasi oleh KPU dan diatur secara jelas khususnya dalam bab partisipasi masyarakat. Dengan begitu pilkada dengan satu pasangan calon secara praktik memenuhi prinsip demokrasi sebagai contested election.

Actions (login required)

View Item