Alvian Dwiguntara Putra, 071614453010 (2018) RELASI KEKUASAAN DAN POLA HUBUNGAN POLITIK IDENTITAS DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_TP.28 18 Put r.pdf Download (170kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_TP.28 18 Put r.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_TP.28 18 Put r.pdf Download (677kB)

Abstract

Bermunculan Ormas lokal di Bali tidak dapat terlepas dari faktor politik dan ekonomi, kenangan pahit masa lalu saat peristiwa pembantaian PKI tahun 1965-1966 berdampak pada memudarnya pedoman kehidupan masyarakat Bali untuk menjaga perdamaian antar sesama krama Bali. Melalui “Pariwisata Budaya” kekuasaan sentralistik mengubah masyarakat Bali semakin terlena hingga melupakan fiksi historis sebagai produk kalkulasi politis dan tujuantujuan politis konservatif. Rezim reformasi telah memberikan kesempatan masyarakat Bali untuk pencarian kembali identitas diri, dimana masyarakat membentuk suatu kelompok untuk mendorong terwujudnya politik identitas Bali. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini pada latar belakang Ormas dalam membangun relasi kekuasaan melalui politik identitas sekaligus mengetahui pola hubungan politik identitas dalam pertarungan Ormas lokal di Kota Denpasar tahun 2017. Sebagai kerangka teori penulis menggunakan model karakteristik politik identitas Von Beyme dan Arthur Miller dengan pendekatan fundamentalisme Thomas Meyer untuk melakukan analisis. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dinilai paling sesuai dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan data dokumen. Pemeriksaan keabhsahan melalui triangulasi data dengan sumber, untuk kemudian dilakukan pengecekan kembali suatu informasi yang diperoleh melalui perbandingan waktu dan alat yang berbeda, hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan perspektif seseorang maupun dokumen. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang ormas membangun relasi kekuasaan melalui politik identitas, antara lain: (1) ekspresi ketidaksetujuan untuk melawan subordinasi marginalisasi ekonomi dan sosial, (2) meningkatkan eksistensi Ormas sebagai ikatan etnis dan kelompok dalam melakukan perekrutan anggota, (3) terwujudnya legalitas Ormas lokal karena dinilai mendorong implementasi gerakan pemerintah untuk meng-Ajegkan Bali, (4) membangun relasi sosial untuk mobilisasi secara ideologis dalam upaya mendapatkan kekuasaan politik, (5) Ormas menjadi kelompok tandingan melawan kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan budaya lokal Bali. Pola hubungan Ormas lokal di Bali erat kaitannya dengan identitas etnis, sehingga menciptakan bargaining position yang dimanfaatkan baik sebagai persaingan dalam perebutan sumber daya untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi maupun meraih kekuasaan politik.

Actions (login required)

View Item