NOOR IFAH, 071614453021 (2018) Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 : Studi Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon dalam Perspektif Pemilu Berintegritas. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_TP.32 18 Ifa v.pdf Download (304kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_TP.32 18 Ifa v.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_TP.32 18 Ifa v.pdf Download (402kB)

Abstract

Tahap verifikasi persyaratan administrasi calon anggota DPRD Kabupaten/kota merupakan salah satu tahap yang sangat krusial dalam Pemilu Legislatif, bukan hanya karena tahap ini menentukan peserta/kontestan yang akan berkompetisi dalam Pemilu Legislatif, namun juga menentukan integritas dan legistimasi dari hasil Pemilu Legislatif itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Probolinggo dan KPU Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan proses verifikasi persyaratan administrasi caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan kelemahan-kelemahannya dikaitkan dalam perspektif pemilu berintegritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : proses verifikasi administrasi calon sudah cukup baik dalam aspek transparansi, namun masih lemah dalam 3 aspek lainnya, yaitu aspek kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan pada asas-asas Pemilu demokratis, aspek penyelenggara pemilu yang professional, mandiri, berkompeten dan berintegritas, serta aspek partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses verifikasi persyaratan administrasi calon anggota legislatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan Juknis tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD dan menyarankan pemberian bimbingan teknis verifikasi kepada personil Pokja Pencalonan, sosialisasi Daftar Calon Sementara per dapil, memberi ruang bagi laporan tanpa identitas, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses verifikasi administrasi calon anggota legislatif serta penguatan peran parpol dan bawaslu dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Actions (login required)

View Item