RAHADIYAN HARRIS ANUGERAH, 031511133223 (2019) PRAKTEK MONOPOLI PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL UNTUK PELAYANAN KARGO DAN POS YANG DIKIRIM (OUTGOING) DAN DITERIMA (INCOMING) MELALUI BANDARA KUALANAMU (ANALISA KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 03/KPPU-I/2017). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK KKB KK-2 FH 30-19 Anu p-min.pdf Download (35kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 FH 30-19 Anu p-min.pdf Restricted to Registered users only until 12 February 2022. Download (840kB) | Request a copy

Abstract

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, tarif pengiriman dan penerimaan kargo di Indonesia relatif tinggi dan rantai penerimaan dan pengambilan barang panjang. Diperlukan Bandar Udara sebagai tempat penyediaan pelayanan pengiriman dan penerimaan kargo dengan pelayanan maksimal, tarif yang terjangkau dan kehadirannya dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melarang adanya monopoli, menjadi terlarang manakala pelaku usaha dalam kegiatan usahanya melakukan praktek monopoli. Praktek monopoli dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal tersebut dapat terlihat pada kasus putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2017 atas perkara PT Angkasa Pura II (persero) di Bandar Udara Kualanamu terhadap pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Th. 1999. Guna kepastian hukum bagi pelaku usaha, dalam putusan tersebut telah diuraikan dan dianalisis semua unsur-unsur dalam pemenuhan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Th. 1999. Dalam putusan tersebut KPPU menggunakan pendekatan rule of reason dengan menggunakan alat bukti langsung.

Actions (login required)

View Item