DEWI SANTOSO YUNIARTI, 031511133137 (2018) PRINSIP REASONABLENESS DALAM PERPANJANGAN KONSESI PERTAMBANGAN MENURUT HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) FH. 44-19 Yun p Abstrak.pdf Download (142kB)
	Text (Fulltext) FH. 44-19 Yun p.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sepanjang sejarah, industri pertambangan merupakan sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Meskipun begitu, terbatasnya kemampuan eksplorasi dan eksploitasi membuat Indonesia sampai saat ini masih bergantung pada penanaman modal asing (foreign investment). Salah satunya adalah PT Freeport Indonesia (PTFI) yang masuk melalui skema Kontrak Karya (KK) pada tahun 1967. PTFI diberi hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan setidaknya sampai habis masa konsesi pada tahun 2021. Meskipun begitu, masih terbuka celah bagi PTFI untuk mengajukan perpanjangan sampai tahun 2041. Jika Pemerintah menolak memberikan perpanjangan, PTFI dapat menggugat Pemerintah dalam forum Arbitrase Internasional melalui skema Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Dalil yang dapat diajukan adalah Pasal 31 KK, bahwa “Pemerintah tidak akan secara tidak wajar menahan (unreasonably withhold) persetujuan perpanjangan.” Dalam perjalanannya, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai ‘perwujudan asas penguasaan negara atas sumber daya alam.’ Peraturan ini mensyaratkan seluruh perusahaan tambang, termasuk PTFI, untuk mengubah KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), disertai persyaratan tambahan seperti divestasi, kewajiban pemurnian, sosial dan lingkungan. Kebijakan inilah yang dinilai ‘tidak wajar’ dan dapat menjadi celah sengketa ISDS. Penelitian ini mengkaji batasan prinsip reasonableness menurut Hukum Investasi Internasional dalam perpanjangan konsesi pertambangan, dan kaitannya dengan Pasal 31 KK. Metode penelitian hukum (legal research) yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam membahas regulasi investasi bidang pertambangan di Indonesia, pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dalam menganalisa prinsip hukum investasi yang mendasari putusan kasus-kasus Arbitrase Internasional.Prinsip reasonableness merupakan standar tindakan dan kebijakan Pemerintah yang didasari suatu pertimbangan yang logis, rasional, konsekuensial, beralasan, dan sejalan dengan hasil yang ingin dicapai. Prinsip ini tercermin dalam dalil umum Fair and Equitable Treatment dan Expropriation dalam kasus-kasus ISDS. Untuk itu, agar terbebas dari sengketa Pasal 31 KK, Pemerintah harus membuktikan kebijakannya dalam tidak memperpanjang KK telah memenuhi prinsip reasonableness tersebut.

Actions (login required)

View Item