IRVANO GIBRANSYAH HARSONO S.H., 031624253080 (2019) LARANGAN ETIKA TERKAIT PUBLIKASI DAN PROMOSI JABATAN BAGI NOTARIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (66kB)
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 20 February 2022. Download (521kB) | Request a copy

Abstract

Suatu larangan publikasi atau promosi jabatan terhadap notaris didasari karena notaris merupakan sebuah jabatan yang menyediakan suatu jasa kepada masyarakat yang sangat memerlukan kepercayaan tinggi dari masyarakat yang dilayaninya, dan keberadaan notaris bukan untuk kepentingan pribadi seseorang tersebut, dengan demikian notaris wajib memegang teguh harkat dan martabatnya tersebut. Dalam testis ini penulis memfokuskan pada penggunaan media elektronik khususnya internet yang dimana terdapat larangan bagi notaris untuk melakukan publikasi yang bersifat persuasif atau bisa disebut dengan promosi, baik itu diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak ataupun elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima terima kasih , kegiatan pemasaran,kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial keagamaan maupun olahraga. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa larangan promosi karena notaris sebagai sebuah jabatan menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. promosi itu sendiri merupakan bagian dari suatu upaya dalam bentuk kalimat ajakan yang terdapat dalam kegiatan pemasaran tetapi berbeda dengan publikasi, publikasi adalah suatu bentuk pencitraan yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu. Sanksi kode etik terdapat dalam pasal 6 kode etik Ikatan Notaris Indonesia yang di mana terdapat upaya banding dan pengajuan permohonan pada tingkat akhir yang hanya ditunjukkan untuk Notaris yang terkena sanksi pemecatan sementara dan pemecatan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Actions (login required)

View Item