AKBAR DWI PUTRA SUDARSONO, 031311133151 (2019) PEMIDANAAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN YANG BERAKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRACT) KKB KK-2 FH.82-19 Sud p ABSTRAK.pdf Download (142kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 FH.82-19 Sud p SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only until 20 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara karena kabut asap. Penyebab utama dari adanya kabut asap itu adalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunan mereka. Tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subyek tindak pidana dalam hukum pidana. Seiring dengan meningkat perannya korporasi disamakan derajatnya seperti subjek hukum manusia dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direktur Perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur apabila pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. UU PPLH ini kemudian didukung dengan perangkat aturan penanganan perkara di Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Actions (login required)

View Item