SABILLAH UTOMO PUTRA, 031624253017 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (461kB)
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 20 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang dalam penulisan ini adalah pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan pemasukan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara menjadi sebuah tantangan yang cukup berat di Indonesia. Faktanya masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Kekayaan wajib pajak yang tersimpan dalam sebuah bank mendapatkan suatu perlindungan yang sifatnya pribadi. Prinsip rahasia bank di Indonesia yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengalami benturan secara normatif atau konflik norma pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan pengaturan dan pelaksanaan perlindungan data nasabah yang juga sebagai wajib pajak dalam rangka upaya Pemerintah untuk mengakses informasi keuangan nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan. Oleh karena itu permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan akses informasi keuangan di bidang perpajakan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan perlindungan hukum terkait automatic exchange system of information di bidang perpajakan dan perbankan. Teknik Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang diakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengatur mengenai kewenangan pembukaan kerahasiaan akses keuangan terutama di bidang perpajakan dan perbankan. Undang-Undang ini tidak menghapuskan keberadaan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Perbankan melainkan berjalan secara beririrngan. Namun, ketika ada permasalahan yang spesifik mengenai pembukaan akses informasi perpajakan yang diatur oleh undang-undang ini, maka peraturan yang diberlakukan secara spesifik adalah Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017. Undang-Undang ini belum mengatur secara khusus perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah wajib pajak. perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah wajib pajak masih mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila Direktorat Wajib Pajak bertindak di luar kewenangan undang-undang ini, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dilakukan atas pengaduan orang yang merasa haknya dilanggar

Actions (login required)

View Item