PATRICIA IRINNE ALPHA CENTAURY, 031624253073 (2019) HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA DALAM PENGANGKATAN NOTARIS. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) TMK. 62-19 Cen h Abstrak.pdf Download (50kB)
	Text (Fulltext) TMK. 62-19 Cen h.pdf Restricted to Registered users only until 1 March 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 serta International Convenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) mengenai Hak atas Pengakuan dan Perlakuan yang sama dihadapan Hukum bukan merupakan Non Derogable Rights atau hak mutlak yang dimiliki seorang manusia, sehingga terhadap ketentuan tersebut dapat dimasukkan unsur campur tangan Negara demi mewujudkan ketertiban umum. Dalam hal ini produk yang digunakan oleh Negara adalah dengan membuat ketentuan pasal 3 huruf (h) UUJN. Tidak ada pendiskriminasian terhadap seorang mantan narapidana disini, mereka juga berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh pasal 27 dan pasal 78 huruf (i) UUD 1945, akan tetapi dengan adanya pasal tersebut justru melindungi Hak Asasi Manusia bagi orang-orang yang memiliki track record yang bagus dan juga patuh akan hukum untuk memilih Jabatan Notaris sebagai Profesinya. Hal ini juga sebagai filter untuk menyaring orang-orang yang berkompeten demi mewujudkan sosok notaris yang terhormat, berintegritas dan juga berkredibilitas tingggi.. Ratio legis rumusan dari Pasal 3 huruf (h) UUJN terkait dengan larangan mantan narapidana untuk diangkat menjadi Notaris adalah bertujuan untuk mencari suatu sosok yang memenuhi kualifikasi sebagai pribadi yang bisa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris dengan cara menyaring dan memilah sosok yang bersih dari persoalan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan etika dan hukum. Sehingga apabila notaris seorang notaris mempunyai track record yang buruk maka akan berdampak pada citra profesi Notaris secara keseluruhan. Akan tetapi, setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa ada perkecualian dan pendiskriminasian termasuk mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai pejabat public dalam hal ini sebagai notaris.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK. 62-19 Cen h
Uncontrolled Keywords:	Hak Asasi Manusia, Mantan Narapidana, Pengangkatan Notaris.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM PATRICIA IRINNE ALPHA CENTAURY, 031624253073 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nurwahjuni, S.H.,C.N., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	01 Mar 2019 02:36
Last Modified:	01 Mar 2019 02:36
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80619
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item