RAHAJENG MAHERDIKKA, 031511133177 (2018) PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMILIK OBYEK WISATA DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) FH. 126-19 Mah p Abstrak.pdf Download (222kB)
	Text (Fulltext) FH. 126-19 Mah p.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar nomor tiga di Indonesia setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Industri pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia pada 2019, melampaui sektor migas, batubara, dan minyak kelapa sawit. Kepulauan Wakatobi dipercaya menjadi primadona para penyelam dari seluruh dunia. Keberadaan investor asing dalam pembangunan penginapan serta fasilitas wisata lainnya, membuat seolah – olah Kepulauan Wakatobi ini telah dikuasai oleh warga negara asing. Eksistensi warga negara asing yang membuka usaha berupa obyek wisata di Indonesia menjadi pendukung bergeraknya roda perekonomian dan perkembangan dunia kepariwisataan di Indonesia. Mengenai pengenaan pajaknya, hal ini tentu ada perbedaan perlakuan antara warga negara asing sebagai subyek pajak dalam negeri dan warga negara asing sebagai subyek pajak luar negeri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a butir 1 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subyek pajak adalah orang pribadi, baik bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Warga negara asing pada dasarnya tidak diijinkan untuk memilik hak milik dan hak atas tanah. Kepemilikan obyek wisata di Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat menggunakan hak pakai atau hak guna usaha. Pengenaan tariff pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan banyaknya tanggungan jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Penagihan pajak penghasilan terhadap warga negara asing pemilik obyek wisata di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) prosedur, yaitu penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif. Penagihan pajak secara aktif dilaksanakan secara seketika dan sekaligus serta penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak secara seketika dan sekaligus bertujuan untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih yang kedepannya akan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar. Sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan dilakukan secara aktif oleh Fiskus dan Juru Sita Pajak yang sudah ditunjuk oleh Pejabat.

Actions (login required)

View Item