DIVANA EKA PANCASEKTI, 071311333038 (2019) KONFLIK PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN WARGA TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO (STUDI RELASI STATE, PASAR, DAN CIVIL SOCIETY). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.08 19 Pan k.pdf Download (24kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.08 19 Pan k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.08 19 Pan k.pdf Download (273kB)

Abstract

Disetiap daerah selalu menjadi permasalahan konflik pada PKL. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. PKL menggunakan lokasi berjualan dikawasan perumahan taman pinang indah. Masyarakat perumahan taman pinang indah tidak menyukai kehadiran PKL ini dikawasan perumahan tersebut. Lokasi tempat berjualan PKL ini menggunakan akses jalan keluar dan masuk masyarakat taman pinang indah. Pemerintah Daerah telah memerintah Dinas Satpol pp untuk melakukan penertiban PKL yang ada di perumahan taman pinang indah. Proses penyelesaian konflik dilakukan dengan cara pola mediasi rapat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik serta pola konflik dan juga Pemerintah dalam mengatasi konflik PKL dengan masyarakat taman pinang (dalam konteks relasi state, pasar, dan masyarakat). Teori yang digunakan Ekonomi Politik Klasik Tokoh Adam Smith. Relasi state pasar dan masyarakat masuk dalam teori ekonomi politik klasik. Dalam skripsi ini state adalah pemerintah kabupaten sidoarjo, pasar adalah sebagai pedagang kaki lima, dan masyarakat adalah sebagai masyarakat perumahan taman pinang indah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dan mengambil informasi tambahan dengan menggunakan dokumen sumber data dan juga pencarian data secara online. Hasil yang diperoleh Pemerintah Daerah ingin mewujudkan keinginan masyarakat perumahan taman pinang indah. Pemerintah Daerah sudah memindahkan PKL ke lokasi penampungan sementara. Namun yang terjadi telah timbul konflik PKL dengan PKL. Untuk proses pencarian lahan lokasi untuk PKL itu tidak mudah perlunya dikaji dahulu. Dalam Penataan dan Pemberdayaan tertera dalam Perda No.3 Tahun 2016.

Actions (login required)

View Item