RHEENO HAMDANI HUDAN, 071311233074 (2019) KONTRADIKSI OPERATION SOVEREIGN BORDERS AUSTRALIA TERHADAP PERATIFIKASIAN KONVENSI PENGUNGSI TAHUN 1951. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.HI.19 19 Hud k.pdf Download (91kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.HI.19 19 Hud k.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.HI.19 19 Hud k.pdf Download (126kB)

Abstract

Australia merupakan salah satu dari 144 negara yang meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951. Tetapi, Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia menjanjikan upaya untuk menghentikan perahu dalam kampanye nya pada tahun 2013 untuk mengurangi jumah pencari suaka yang berusaha masuk ke Australia. Pasca Tony Abbot terpilih sebagai Perdana Menteri Australia, dibentuklah Operation Sovereign Border (OSB) yang merupakan operasi keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer dan ditujukan untuk menghentikan arus pencari suaka yang menggunakan perahu ke Australia, operasi ini efektif diterapkan pada 18 September 2013. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar mengenai latar belakang Australia membentuk kebijakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951. Hal ini juga tidak lepas dari fakta bahwa Australia merupakan negara yang tidak hanya menandatangani Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951, tetapi juga meratifikasi Konvensi tersebut pada 1954. Berangkat dari hal itu, penelitian ini berusaha untuk membahas apa yang melandasi Australia untuk tidak mematuhi Konvensi tersebut, dan malah membuat kebijakan yang berupaya mengembalikan pengungsi dan pencari ke negara asal mereka. Dengan menggunakan pendekatan sekuritisasi, peneliti melihat bahwa Australia menciptakan wacana dan citra buruk terkait pengungsi dan pencari suaka, dan ini dilakukan dengan argumen keamanan nasional.

Actions (login required)

View Item