HAIDI ANSHAR PRADANA, 031511133077 (2019) TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN DANA HIBAH. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) KKB KK2 FH 164 19 Pra t abstrak.pdf Download (63kB)
	Text (DAFTAR ISI) KKB KK2 FH 164 19 Pra t d.isi.pdf Download (89kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) KKB KK2 FH 164 19 Pra t d.pus.pdf Download (190kB)
	Text (FULL TEXT) KKB KK2 FH 164 19 Pra t.pdf Restricted to Registered users only until 26 June 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hibah dalam Peraturan perundangan-undangan di Indonesia terbagi menjadi dua konsep yaitu hibah dalam hukum privat dan hibah dalam hukum publik. Hibah dalam hukum privat merupakan pemberian benda berharga secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada seseorang yang masih hidup pula, sedangkan hibah yang diatur dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian. Tujuan dari hibah itu sendiri adalah sarana bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, seringkali pemberian hibah tersebut disalahgunakan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk penyalahgunaan hibah adalah adanya orang yang memperdagangkan pengaruh yang tidak baik (broker). Berdasarkan laporan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa praktik pemberian hibah ini sangat rawan dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, conseptual approach, dan case approach. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konsep mengenai hibah baik itu dalam hukum privat dan hukum publik. Penelitian ini juga membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah. Dari hasil penelitian ini diketahui letak persamaan dan perbedaan dari konsep hibah baik itu dalam hukum privat maupun hukum publik. Selain itu, dalam penelitian ini diketahui pula bahwa pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana hibah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK2 FH 164 19 Pra t
Uncontrolled Keywords:	Hibah, Hukum Privat, Hukum Publik, Korupsi, Trading In Influence.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K600-615 Private law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM HAIDI ANSHAR PRADANA, 031511133077 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. UNSPECIFIED
Depositing User:	mat sjafi'i
Date Deposited:	26 Jun 2019 07:19
Last Modified:	26 Jun 2019 07:19
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/83900
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item