DINA MARIANA, 031511133114 (2019) INSTITUSIONALISASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM INSTRUMEN HUKUM DI INDONESIA DEMI MENJAMIN CONSTITUTIONAL RIGHTS BERDASARKAN PAHAM KONSTITUSIONALISME. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) KKB KK2 FH 167 19 Mar i abstrak.pdf Download (191kB)
	Text (DAFTAR ISI) KKB KK2 FH 167 19 Mar i d.isi.pdf Download (109kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) KKB KK2 FH 167 19 Mar i d.pus.pdf Download (166kB)
	Text (FULL TEXT) KKB KK2 FH 167 19 Mar i.pdf Restricted to Registered users only until 27 June 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi yang berpaham konstitusionalisme. Salah satu ciri negara hukum adalah perlunya mekanisme perlindungan dan penegakkan hak konstitusional secara maksimal. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Pada perkembangannya, banyak materi muatan yang masuk dalam constitutional review adalah materi muatan constitutional complaint. Salah satu contohnya adalah materi muatan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, Mahkamah Konstitusi belum mempunyai kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan constitutional complaint sebagai kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi dan institusionalisasi mekanisme constitutional complaint dalam instrumen hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan komparasi dan pendekatan perundang-undangan. Pada akhirnya terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini, pertama, constitutional complaint merupakan bentuk pengujian konstitusionalitas atau kelalaian perbuatan pejabat publik yang berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara kepada pengadilan tata negara. Mekanisme tersebut merupakan instrumen kuat dalam menegakkan pondasi negara hukum yang berpaham konstitusionalisme demi menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap hak- hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, institusionalisasi mekanisme constitutional complaint dalam instrumen hukum di Indonesia adalah hal penting untuk dilakukan. Kedua, constitutional complaint merupakan upaya progresif dan upaya responsif dalam menjawab problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan komparasi dengan negara Federal Jerman dan Korea Selatan, dapat diketahui bahwa constitutional complaint merupakan upaya efektif dalam mengatasi permasalahan hak asasi manusia sehingga legalitasnya perlu diatur secara sah dalam instrumen hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mekanisme constitutional complaint dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui amandemen ke –V UUD NRI 1945 atau revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item