M. PASCA ZAKKY MUHAJIR RIDLWAN, 031524253076 (2019) PENYIMPANGAN BENTUK UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT AKIBAT PKPU GAGAL Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Masters thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) abstrak TMK 78 19 Rid p.pdf Download (32kB)
	Text (Daftar Isi) Daftar IsiTMK 78 19 Rid p2.pdf Download (38kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka TMK 78 19 Rid p2.pdf Download (20kB)
	Text (Full Text) Full text TMK 78 19 Rid p.pdf Restricted to Registered users only until 27 June 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 290 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada intinya menerangkan bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit yang didahului oleh PKPU. Namun, dalam praktik pengadilan, masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terhadap ketentuan tersebut. Penyimpangan tersebut dilakukan dengan menerima pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara kepailitan yang didahului oleh PKPU yang sudah diputus oleh Pengadilan Niaga. Antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 48.PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 antara PT. Surabaya Agung Industrial Pulp & Kertas melawan Asiabase Resources PTE Ltd dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 156.PK/Pdt.Sus/2012 antara Firma Litha & Co. melawan Heryanto Wijaya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan PT. Sumber Indo Cellular.

Actions (login required)

View Item