DIAH AYU RORO SUNDARI, 071511333074 (2019) REPRESENTASI "PEREMPUAN POLITISI" DI DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG PERIODE 2014-2019. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.32 19 Sun r.pdf Download (43kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI_Fis.P.32 19 Sun r.pdf Download (64kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA_Fis.P.32 19 Sun r.pdf Download (60kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.32 19 Sun r.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.32 19 Sun r.pdf Download (358kB)

Abstract

Studi ini mencoba mengkaji tentang perempuan politisi di DPRD Kabupaten Tulungagung pada periode 2014-2019. Tujuannya untuk mengetahui perempuan politisi di DPRD Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota legislatif dan hambatan yang ditemui oleh perempuan politisi dalam menjalankan fungsinya. Fungsi-fungsi ini meliputi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Studi ini dianalisis dengan kerangka teori representasi Hanna F. Pitkin. Menurut Pitkin, representasi berkaitan dengan pihak yang mewakili memberikan bantuan politik kepada pihak yang diwakili. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Studi ini dilakukan di DPRD Kabupaten Tulungagung melalui wawancara mendalam dengan beberapa subyek terkait. Subyek dalam penelitian ini adalah para perempuan politisi di DPRD Kabupaten Tulungagung pada periode 2014-2019, ketua panitia khusus, beberapa ketua fraksi serta ketua komisi A, B, C dan D. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pada beberapa fungsi sudah dijalankan oleh perempuan politisi. Namun, hasil dari fungsi yang telah dijalankan tersebut masih minim. Artinya, perda yang dihasilkan khususnya yang berkaitan dengan gender masih sedikit. Perempuan politisi masih belum cukup banyak mengadvokasi kepentingan sehingga keterwakilan yang dijalankan selama ini masih belum menyentuh substansi dari representasi itu sendiri. Hal ini tentu tidak terlepas dari beberapa hambatan yang ditemui oleh perempuan politisi. Pertama, hambatan institusional.Perempuan seringkali ditempatkan di posisi-posisi yang tidak strategis dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, hambatan kultural.Konstruksi nilai-nilai patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga pada lembaga politik lakilaki cenderung lebih mendominasi. Terakhir, hambatan personal. Untuk menghadirkan keterwakilan perempuan secara substantif maka perlu dilakukan beberapa upaya agar kepentingan konstituen lebih teradvokasi dan tercipta kebijakan yang responsif gender.

Actions (login required)

View Item