DANI KRISNA HERMANSYAH, 040217592 (2007) TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PADA ERA OTONOMI DAERAH (PERIODE 2001 - 2005). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-hermansyah-4611-c24_07-k.pdf Download (382kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-hermansyah-4611-c24_07-min.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada 1 Januari 2001, yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, mengandung makna bahwa terjadi perubahan sistem pemerintahan dari kecenderungan sentralistik ke desentralisasi. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi membawa konsekuensi terhadap pemerintah daerah agar lebih kreatif sehingga mampu menggali potensi sumber¬sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (public services) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian keuangan daerah dan elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten Bojonegoro pada era otonomi daerah (periode 2001 — 2005). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model derajat desentralisasi fiskal, model tingkat kemandirian daerah dan model elastisitas PAD. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa selama periode penelitian, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bojonegoro sebesar 6,97% dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bojonegoro sebesar 13,11%; yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal maupun tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bojonegoro rendah sekali (kurang dari 25%) dan mempunyai pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat instruktif, sehingga dapat dikatakan bahwa selama periode penelitian, Kabupaten Bojonegoro belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Koefisien elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 2,18; maka dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut dinyatakan elastis (e > 1) yaitu perubahan PAD akan peka terhadap perubahan PDRB yang terjadi.

Actions (login required)

View Item