HERY SUPRIYONO, 031327017311 (2019) REMISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) Dis. H. 20-19 Sup r Abstrak.pdf Download (24kB)
	Text (Daftar Bacaan) Dis. H. 20-19 Sup r Daftar Bacaan.pdf Download (47kB)
	Text (Daftar Isi) Dis. H. 20-19 Sup r Daftar Isi.pdf Download (58kB)
	Text (Fulltext) Dis. H. 20-19 Sup r.pdf Restricted to Registered users only until 9 July 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian disertasi ini membahas, pertama, Apakah filosofi dan tujuan pemberian remisi telah sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan penegakan hukum pidana di Indonesia, kedua, pembaharuan pengaturan remisi yang ideal terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan di Indonesia dalam konteks penegakan hukum pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilandasi ide sehubungan dengan realitas eksistensi putusan hakim sebagai implementasi asas kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan konstitusi dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada kenyataannya putusan pemidanaan oleh hakim sebagian besar tidak dilaksanakan sebagaimana amar putusan. Fakta tersebut terkait pemberian remisi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan berkali-kali dengan berbagai jenis dan besarannya semakin menjauhkan dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum dan tujuan penegakan hukumnya. Berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana, secara khusus diatur kedudukan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pusat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pada praktiknya, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sangat minim melaksanakan tugasnya dalam mempersiapkan program pembinaan. Disamping itu, fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat, terhadap pengawasan pelaksanaan putusan pemidanaan juga seolah-olah disimpangi dan tidak diperhatikan. Oleh karena itu perlu ada reformulsi ketentuan pemberian remisi di Indenesia.

Actions (login required)

View Item