NOVITASARI DIAN PHRA HARINI SE. SH, 030110117 N (2003) PENERAPAN LEMBAGA RECHTVERWERKING SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI KELEMAHAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRACT) KK TMK 56 04 HAR P20190425 ABS.pdf Download (41kB)
	Text (FULLTEXT) KK TMK 56 04 HAR P20190425.pdf Download (1MB)

Abstract

Indonesia menganut sistem publikasi negatif, dimana pemerintah tidak menjamin sepenuhnya kebenaran data yang disajikan, namun demikian tidak dapat diartikan sistem publikasi yang digunakan adalah sistem publikasi negatif yang murni. Hal tersebut tampak dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyatakan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan digunakannya kata "kuat", maka dapat dilihat bahwa sistem publikasi yang di anut adaIah negatif Sebab jika yang di anut adaIah sistern publikasi positif maka kata yang tepat adaIah "mutlak". Sehingga dengan demikian sertiflkat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak

Actions (login required)

View Item