VIVIN WIDYANINGSIH, 040419213 (2008) PERAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN "X"). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2008-widyanings-9136-a244_08-k.pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-s1-2009-widyanings-1.pdf Download (134kB) | Preview
	Text (BAB I - DAPUS) gdlhub-gdl-s1-2009-widyanings-2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) gdlhub-gdl-s1-2009-widyanings-3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Di era reformasi ini, organisasi sektor publik dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran serta transparan dalam pertanggungjawabannya. Agar dapat memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan pengendalian atas anggaran pada organisasi sektor publik. Adanya struktur organisasi, sistem anggaran, klasifikasi biaya, sistem akuntansi biaya, serta sistem pelaporan pertanggungjawaban merupakan syarat¬syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Otonomi daerah yang berkaitan erat dengan desentralisasi tentunya sangat memerlukan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran pada organisasi sektor publik, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode studi lapangan yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam menganalisis data, penulis membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada. Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten "X", anggaran disusun secara keseluruhan dan kode rekening yang digunakan sudah cukup baik. Akan tetapi, pemisahan biaya terkendali dan biaya yang tidak terkendali belum terlalu jelas, laporan pertanggungjawaban dibuat secara keseluruhan dan hanya memuat total anggaran dan realisasi per kegiatan tanpa ada rincian biaya dan klasifikasi biaya berdasarkan keterkendaliannya secara jelas. Karena Dinas Pendidikan dan Pengajaran selaku pusat biaya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten "X" belum menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan sempuma maka pengendalian anggaran yang dilakukan belum optimal. Agar dapat memenuhi konsep akuntansi pertanggungjawaban, dinas perlu untuk memisahkan biaya terkendali dan biaya yang tidak terkendali secara jelas, serta pelaporan pertanggungjawaban per bagian agar pengendalian anggaran lebih optimal.

Actions (login required)

View Item