QOMARIYAH NUR WIJAYANTI, 040410202 (2008) STUDI PERBANDINGAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN SISTEM MAKUDA, KEPMENDAGRI 29/2002, PERMENDAGRI 13/2006. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2008-wijayantiq-9139-a246_08-k.pdf Download (350kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-wijayantiq-8802-a246_08-s-min.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) dari tahun 1981 sampai dengan 2007 telah mengalami perubahan yang signifikan. Tiap Sistem PKD yang berlaku pada Pemerintah Daerah didukung oleh peraturan pelaksananya masing¬masing. Peraturan pelaksana tersebut adalah Kepmendagri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan daerah); Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengetahui bagaimana sistem baru dapat menghasilkan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu untuk mengetahui bagaimana sistem baru dapat mengkomunikasikan informasi keuangan Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya publik (masyarakat) dalam hal ini bertindak sebagai pemilik (owner). Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Sragen. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada sistem akuntansi dari masing-masing Sistem PKD. Obyek sistem akuntansi yang diperbandingkan antara lain: kebijakan akuntansi, sistem pembukuan dan pencatatan, laporan keuangan, serta entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Perbandingan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Dari ketiga sistem yang telah berlaku, sistem mana yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memenuhi tuntutan penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan yang accountable dan auditable. Dari hasil perbandingan sistem pembukuan dan sistem pencatatan mengalami perubahan dari single entry dan cash basis menjadi double entry dan cash toward accrual basis. Perbandingan laporan pertanggungjawaban akhir pada sistem baru telah diwajibkan untuk membuat Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas. Pada sistem baru terjadi pengalihan wewenang dari entitas pelaporan ke entitas akuntansi untuk pembuatan / penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pada sistem baru entitas akuntansi berwenang untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah sedangkan entitas pelaporan hanya mengkonsolidasikan dari seluruh laporan yang dibuat seluruh badan, lembaga, maupun dinas. Hal ini semakin mengukuhkan komitrnen pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah dengan cara mendesentralisasikan wewenang pada entitas di bawahnya dimana dalam hal ini adalah wewenang di bidang keuangan. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan bahwa sistem baru adalah sistem yang paling efisien dan efektif dalam hal memenuhi kebutuhan untuk mengkomunikasikan keadaan keuangan Pemerintah Daerah kepada publik (masyarakat). Sistem baru dinilai lebih transparan kepada publik.

Actions (login required)

View Item