ORPA GANEFO MANUAIN, 031227017327 (2019) PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) Dis. H. 32-19 Man p ABSTRAK.pdf Download (25kB)
	Text (DAFTAR ISI) Dis. H. 32-19 Man p DAFTAR ISI.pdf Download (33kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dis. H. 32-19 Man p DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (46kB)
	Text (FULLTEXT) Dis. H. 32-19 Man p.pdf Restricted to Registered users only until 20 August 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kerusakan hutan tropis Indonesia sudah sangat memprihatinkan, salah satu perbuatan perusakan hutan adalah pembalakan liar, dampak kerusakan hutan ini berpengaruh pada perubahan cuaca ekstrim sehingga dikatakan bahwa Indonesia sudah dalam keadaan darurat hutan. Untuk mengatasi hal ini Undang-Undang kehutanan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU no Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan) belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku karena kedudukannya sebagai administrative penal law dengan pendekatannya berdasarkan asas sudsidairitas yaitu hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium. Karena kelemahan ini maka beberapa pasal dari undang-undang kehutanan ditarik dan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (atau disingkat UU P3H) sehingga terjadi peralihan dari administrative penal ke criminal law, dan hukum pidana berfungsi sebagai primum remedium. Atas dasar hal-hal di atas maka isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah : ratio legis pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Reformulasi pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach); Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pendekatan kasus (case Approach).Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, setelah bahan hukum dikumpulkan maka selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ratio legis pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam UU P3H karena undang-undang kehutanan tidak mamapu memberikan efek jera bagi pelaku karena kedudukannya sebagai administrative penal law sehingga hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium padahal ada perubahan bentuk tindak pidana pembalakan liar dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan transnasional terorganisasi dan berdampak luar biasa sehingga perlu adanya perubahan fungsi hukum pidana menjadi primum remedium . Setelah adanya pembaharuan ternyata bahwa masih ada beberapa kelemahan sehingga pengaturan tentang tindak pidana pembalakan liar dalam UU P3H harus direformulasi. Jadi saran yang diberikan adalah bahwa pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam UU P3H harus direformulasi.

Item Type:	Thesis (Disertasi)
Additional Information:	KKB KK-2 Dis. H. 32-19 Man p
Uncontrolled Keywords:	Perusakan hutan, Tindak pidana pembalakan liar, pembaharuan/ reformulasi.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering > TD169-171.8 Environmental protection
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Hukum Pidana
Creators:	Creators NIM ORPA GANEFO MANUAIN, 031227017327 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, '0025036204 UNSPECIFIED Thesis advisor TOETIK RAHAYUNINGSIH, '0010046504 UNSPECIFIED
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	20 Aug 2019 11:15
Last Modified:	20 Aug 2019 11:15
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/85967
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item