JOSHUA KELVIN GANI, S.H.,, 031724253044 (2019) KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text abstrak.pdf Download (78kB)
	Text daftar isi.pdf Download (82kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (91kB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only until 21 August 2022. Download (996kB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat berisikan keinginan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli hak atas tanah dimana karena sebab tertentu proses transaksi jual beli tersebut tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Pihak penjual dan pihak pembeli bebas menentukan isi klousul dalam perjanjian ini, tetapi wajib secara minimal memenuhi klausula yang ditentukan oleh pemerintah. Pengaturan mengenai klausula yang diatur oleh pemerintah dapat dijumpai dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No.9/1995. Perjanjian pengikatan jual beli umumnya diikuti dengan suratu surat kuasa, yaitu surat kuasa untuk menjual yang diberikan penjual kepada pembeli . Kuasa menjual ini merupakan instrument yang bisa digunakan bagi pembeli untuk melakukan jual beli tersebut tanpa perlu adanya kehadiran pihak penjual. Dalam dunia bisnis saat ini seringkali kita temui transaksi jual beli hak atas tanah dengan pihak ketiga dimana jual beli ini didasarkan pada perjajian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Kuasa untuk menjual bukanlah kuasa mutlak, yang dilarang oleh undang-undang, dikarenakan kuasa menjual ini merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan keberadaan akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual bukanlah secara otomatis hak pemilik tanah tersebut telah beralih kepada pihak lain, tetapi melalui akta jual beli barulah hak atas tanah tersebut beralih kepada pemilik barunya

Actions (login required)

View Item