AZIZAH AFAF S.H., 031724253071 (2019) LELANG BENDA SITAAN KASUS KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text abstrak.pdf Download (48kB)
	Text daftar isi.pdf Download (50kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (33kB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only until 21 August 2022. Download (788kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul LELANG BENDA SITAAN KASUS KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE). Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Apakah aparat penegak hukum (KPK) dapat melakukan pelelangan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan yang inkracht van gewijsd?; dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik objek lelang oleh aparat hukum (KPK) yang kemudian perkaranya diputus bebas oleh pengadilan?. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Pasal 45 KUHAP tidak mengisyaratkan adanya objek lelang yang dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap untuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan kewenangan KPK dalam hal melelang pun tetap diserahkan pada Pejabat Kelas I di KPNKL bukan KPK sendiri yang berhak langsung melelang. Kemudian perlindungan hukum jika terdakwa ingin kembali objek benda sitaan yang telah dilelang dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW dan gugatan pembatalan lelang merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Actions (login required)

View Item