R. FIRLY IVANSYAH NUGRAHA, 049815923 (2006) PERBANDINGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANGKALAN PERIODE 1998/1999 - 2003. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-rfirlyivan-2855-c38_06.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-rfirlyivan-2855-c38_06.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945, daerah-daerah mepunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut, serta dengan memperhatikan aspirasi dan peran aktif masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka melalui TAP MPR RI No. XV/MPR/1998, pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus daerahnya menurut prakarsa sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dimana hal tersebut merupakan amanat yang terdapat dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebelum dan sesudah otonomi daerah, menganalisis besarnya derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap otonomi keuangannya sebelum dan sesudah otonomi daerah, dan untuk mengetahui posisi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap otonomi keuangannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi penerimaan dan kontribusi PAD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan baik sebelum dan sesudah otonomi daerah diberlakukan kurang begitu berarti karena sumber-sumber PAD masih belum dapat membuat laju perekonomian daerahnya menjadi lebih baik dan anggaran penerimaan lebih banyak berasal dari pemberian dari instansi yang lebih tinggi dan dari pemerintah pusat. Derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah sendiri masih tetap rendah di bawah 50 % dan pos bagi hasil pajak dan bukan pajak lebih kecil nilainya dibandingkan dengan pos sumbangan dan bantuan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan masih belum bisa melepaskan ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Untuk posisi fiskal Pemerintah Kabupaten baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah kondisinya masih belum stabil karena pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sendiri masih belum dapat secara optimal mengelola dan menyerap sumber-sumber PAD yang dimilikinya.

Actions (login required)

View Item