EBU KOSMAS, 031227017332 (2019) PELIMPAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM HAL PRESIDEN BERHALANGAN SEMENTARA. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) Dis. H. 35-19 Kos p ABSTRAK.pdf Download (30kB)
	Text (DAFTAR ISI) Dis. H. 35-19 Kos p DAFTAR ISI.pdf Download (89kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dis. H. 35-19 Kos p DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text (FULLTEXT) Dis. H. 35-19 Kos p.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Presiden berhalangan sementara secara konstitusional tidak diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, namun dalam praktek ketatanegaraan dinamika ini selalu terjadi karena pelayanan publik untuk kesejahteraan dan keadilan tidak boleh berhenti sesaatpun. Adapun yang menjadi dasar presiden berhalangan sementara adalah alasan teritori yakni presiden sedang tidak berada di istana, dan alasan kondisi yakni presiden dalam keadaan sakit atau cuti, atau sedang melaksanakan urusan kenegaraan/pelayanan publik lainnya. Berdasarkan problem issue tersebut, maka isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Prinsip Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara, (2) Bentuk Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara, (3) Akibat Hukum Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara. Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Prinsip pelimpahan kekuasaan pemerintahan bahwa pelayanan publik untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berhenti. Dengan menggunakan pendekatan Pasal 8 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berdasarkan unsurnya dapat disebut sebagai norma yang terbuka (open texture) tentang keadaan presiden berhalangan, sehingga presiden dapat melimpahkan kekuasaan dalam bentuk wewenang delegasi kepada wakil presiden, dan wewenang mandat kepada menteri negara. Akibat hukumnya bahwa perbuatan hukum pelimpahan wewenang maka terjadi peralihan kekuasaan dalam bentuk delegasi dan mandat dengan konsekuensi pada delegasi tanggung jawabnya berpindah ke tangan delegataris, dan pada mandat tanggung jawabnya tetap pada tangan pemberi mandat (mandans). Rekomendasi kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR) untuk segera membentuk undang-undang tentang lembaga kepresidenan, dan persoalan presiden berhalangan sementara, serta tugas dan wewenang wakil presiden harus diatur dengan norma hukum yakni undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan.

Actions (login required)

View Item