SRI DEWI ARIANI, 1516101713106 (2019) PERBEDAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH PT PAL INDONESIA (PERSERO) TERHADAP VENDOR YANG MENGGUNAKAN MAUPUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) Abstrak FV.P.17 19 Ari p.pdf Download (586kB)
	Text (DAFTAR ISI) Daftar isi FV.P.17 19 Ari p.pdf Download (27kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dapus FV.P.17 19 Ari p.pdf Download (25kB)
	Text (FULLTEXT) Fulltext FV.P.17 19 Ari p.pdf Restricted to Registered users only until 23 September 2022. Download (859kB) | Request a copy

Abstract

PT PAL Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 34/PMK.030/2017. Dalam setiap transaksi yang terjadi berkaitan dengan pengadaan barang dalam perusahaan PT PAL Indonesia (Persero) berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan prosedur. Seiring berkembangnya waktu terdapat peraturan berupa PP Nomor 23 Tahun 2018, yang digunakan oleh beberapa vendor/rekanan yang memiliki hubungan kerja dengan PT PAL Indonesia (Persero). Sehingga ditemukan perbedaan perlakuan pajak bagi pemungut yang seharusnya objek pajak PPh Pasal 22 (tidak final), menjadi dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5%.

Actions (login required)

View Item