ALEXADER SIMON PALLY, 031724153005 (2019) PELANGARAN OUTSOURCING YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text THD. 19-19 Pal p ABSTRAK.pdf Download (111kB)
	Text THD. 19-19 Pal p DAFTAR ISI.pdf Download (55kB)
	Text THD. 19-19 Pal p DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (73kB)
	Text (FULLTEXT) THD. 19-19 Pal p.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pelanggaran Outsourcing apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan orang. dalam penulisan ini perkerja alih daya (outsourcing) yang dipekerjakan perlu mendapat perlindungan hukum sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “ Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pengupahan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 28D ayat (2) mengaskan bahwa “ setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” para pekerja outsourcing yang bekerja di luar dan atau melebihi jam kerja, dan perekrutan pekerja yang salah perlu di berikan sanksi sebagai wujud perlindungan terhadap pekerja. Mendasarkan pada Pasal 65 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu menggunakan bahan hukum kepustakaan dan dalam hasil penelitiannya peneliti mendapatkan pelaksanaan sistem outsourcing pasti terjadi hubungan kerja, yakni antara tenaga kerja, pemberi pekerjaan, dan penyedia tenaga kerja atau perusahaan outsourcing tersebut. Tindak Pidana Perdagangan Orang di mungkinkan dapat terjadi bilamana dari proses perekrutan pekerja, penepatan pekerja dan pengupahan terhadap pekerja.

Actions (login required)

View Item