Koesrianti and Dina Sunyowati and Oemar Moechthar and Moh. Zulfi Yasin R. (2015) Kajian Yuridis Kebijakan Pemerintah "Maritime Policy" dalam Kerangka AEC 2015. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

	Text (FULL TEXT) 19. Penl-`Kajian yuridis_AEC 2015.pdf Download (6MB)
	Text (PEER REVIEW) PG Koesrianti_019.pdf Download (2MB)

Abstract

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk pada Desember 2015 akan membawa llberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN yang akan membentuk 'single market dan production Base' di kawasan. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia namun kebijakan pemerintah selama ini bertumpu pada daratan bukan pada laut/maritim. Pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan kebijakan "Poros Maritim Dunia" pada November 2014. Kebijakan ini mempunyai dimensi domestik regional dan global sekaligus merupakan kesempatan dan peluang besar bagi pengusaha untuk berkiprah pada level regional dan internasional. Pembentukan MEA merupakan tantangan sekaligus peluang yang dapat dijadikan momentum oleh Indonesia agar supaya dapat memperoleh keuntungan maksimal kerangka integrasi ekonomi AEC 2015. Poros maritim mempunyai lima pilar yaitu membangun kembali budaya maritim, membangun kedaulatan pangan laut, p€ngembaflgan infrasruktur dan konektivitas maritim. kerjasama di bidang kelautan dan membangun pertahanan maritim. Penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi kebijakan poros maritim yang dikaitkan dengan Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo. Inti dari kebijakan poros maritim adalah pembangunan ekonomi kelautan/kemaritiman secara menyeluruh dan berfielanjutan dengan memanfaatkan momen pembentukan AEC 2015.

Actions (login required)

View Item