TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA EX OFFICIO SEBAGAI PENASIHAT BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

MOHAMMAD PANDI ALAM, 031624153011 (2019) TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA EX OFFICIO SEBAGAI PENASIHAT BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text
TH. 22-19 Ala t ABSTRAK.pdf

Download (258kB)
[img] Text
TH. 22-19 Ala t DAFTAR ISI.pdf

Download (274kB)
[img] Text
TH. 22-19 Ala t DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (381kB)
[img] Text (FULLTEXT)
TH. 22-19 Ala t.pdf
Restricted to Registered users only until 3 October 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDesa) merupakan salah satu cara untuk percepatan pembangunan di Desa. BUMDesa adalah bentuk kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Desa untuk dapat mengelola secara mandiri potensi yang dimiliki oleh Desa itu sendiri melalui lembaga ekonomi tingkat Desa. BUMDesa menurut Pasal 1 angka 6 UU Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa, namun BUMDesa tidak secara jelas dinyatakan sebagai Badan Usaha yang berbadan hukum, dikarenakan BUMDesa belum memenuhi syarat formil sebagai Badan Hukum, walaupun telah memenuhi syarat materiil sebagai badan hukum. Kepala Desa secara ex officio menjabat sebagai salah satu organ BUMDesa, yakni Penasihat BUMDesa, ketika Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sebagai Penasihat BUMDesa telah sesuai dengan porsinya dalam peraturan perundang-undangan dan tanpa adanya konflik kepentingan, maka apabila BUMDesa mengalami kerugian maka Kepala Desa pertanggung jawabannya tidak sampai menyetuh pada pertanggung jawaban secara pribadi, melainkan masih dalam koridor resiko bisnis. Namun ketika kerugian BUMDesa tersebut dikarenakan Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya dilakukan dengan melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang, maka pertanggung jawabannya dapat menyentuh pribadi Kepala Desa

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 22-19 Ala t
Uncontrolled Keywords: Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa, Undang-Undang Desa, Kepala Desa
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1010-1014 The merchant. Business enterprises
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
MOHAMMAD PANDI ALAM, 031624153011UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAgus WidyantoroUNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 03 Oct 2019 06:32
Last Modified: 03 Oct 2019 06:34
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/88219
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item