AYU ADHIRA KARTIKA, 031511133065 (2019) LARANGAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI BANDAR UDARA JUANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text abstrak.pdf Download (210kB)
	Text daftar isi.pdf Download (219kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (220kB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only until 3 October 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perusahaan angkutan sewa khusus dapat menjalankan usahanya dalam wilayah perkotaan, termasuk bandar udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Namun, pada faktanya, sejak tahun 2016 hingga kini, angkutan sewa khusus dilarang beroperasi di beberapa bandar udara, salah satunya yaitu Bandar Udara Juanda. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat sehubungan dengan adanya larangan pengoperasian angkutan sewa khusus di Bandar Udara Juanda tersebut serta apakah terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang berwenang menegakkan hukum persaingan di Indonesia. Guna menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan case study. Dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa larangan pengoperasian angkutan sewa khusus di Bandar Udara Juanda menimbulkan indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa penguasaan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni melakukan penyeledikian terhadap pasar angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Bandar Udara Juanda atas dasar laporan atau penelitian inisiatif sendiri. Apabila indikasi tersebut terbukti melanggar undang-undang, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan larangan, membuka kesempatan berusaha, dan denda kepada pelaku usaha terlapor.

Actions (login required)

View Item