MELLA FITRIYATUL HILMI, 031511133010 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL OLEH PERSONIL ORGANISASI INTERNASIONAL. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text FH. 230-19 Hil p abstrak.pdf Download (404kB)
	Text FH. 230-19 Hil p daftar isi.pdf Download (311kB)
	Text FH. 230-19 Hil p daftar pustaka.pdf Download (431kB)
	Text (FULLTEXT) FH. 230-19 Hil p.pdf Restricted to Registered users only until 8 October 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kaum rentan dapat terjadi dalam segala situasi yakni saat konflik berlangsung, proses melarikan diri, maupun di tenda pengungsian. The International Rescue Committee melakukan survei pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 40% dari 190 perempuan dan anak perempuan di Dara’a dan Quneitra telah mengalami kekerasan seksual dari para personil Organisasi Internasional saat mengakses layanan bantuan kemanusiaan. Kekerasan seksual yang terjadi di Suriah adalah tindak kekerasan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Rome Statute of The International Criminal Court, kekerasan seksual adalah tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang masuk dalam kategori The most Serious Crime, sehingga Hukum Internasional punya peran dalam hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana membahas terkait asas dan konsep Hukum Internasional mengenai kedudukan Organisasi Internasional selaku Subjek Hukum Internasional yang memiliki Legal Personality dan Legal Capacity. Maka dari itu Organisasi Internasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan personilnya. Berdasarkan pengaturan dalam Draft Article on Responsibility of International Organization, Organisasi Internasional sejauh ini hanya dapat memberikan sanksi administratif berupa tindakan penghentian, tindakan perbaikan, tindakan pemulihan, ganti kerugian serta pemuasan dalam bentuk permohonan maaf yang harus dilakukan oleh negara pengirim personil pelaku tindak kekerasan seksual tersebut. Bentuk sanksi terberat pun adalah pengembalian personil kepada negara yang diwakilinya. Adapun pertanggungjawaban pelaku secara individu dalam Hukum Internasional menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Actions (login required)

View Item