PERTANGGUNG JAWABAN BPJS KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT

LUTHFAN DIMAS, 031311133108 (2019) PERTANGGUNG JAWABAN BPJS KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text
FH.216-19 Dim p abstrak.pdf

Download (126kB)
[img] Text
FH.216-19 Dim p daftar isi.pdf

Download (127kB)
[img] Text
FH.216-19 Dim p daftar pustaka.pdf

Download (168kB)
[img] Text (FULLTEXT)
FH.216-19 Dim p.pdf
Restricted to Registered users only until 8 October 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peran pemerintah terhadap warga negaranya dalam menjalankan pemerintahan salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan public. Salah satu pelayanan public tersebut adalah pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. JKN merupakan bagian dari Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi yang sifatnya wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Diterbitkannya 3 (Tiga) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan mengenai pengurangan pelayanan kesehatan telah menuai pro dan kontra, karena dinilai akan mencederai hak-hak dari peserta JKN. Perhimpunan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) keberatan dengan keluarnya 3 (tiga) peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan karena akan berdampak pada kinerja dokter. Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan berimplikasi mencederai peraturan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan berwenang mengeluarkan ketiga peraturan tersebut dan apakah peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.216-19 Dim p
Uncontrolled Keywords: BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan kesehatan.
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG9371-9399 Health insurance
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine > RA645.3-645.37 Home health care services
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
LUTHFAN DIMAS, 031311133108UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, NIDN: '0003047302UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 08 Oct 2019 11:23
Last Modified: 08 Oct 2019 11:23
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/88578
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item