ST. NADIYAH HUDJAEMAH PARAWANSA, 031724253058 (2019) BATAS USIA MINIMUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text TMK. 144-19 Par b abstrak.pdf Download (48kB)
	Text TMK. 144-19 Par b daftar isi.pdf Download (44kB)
	Text TMK. 144-19 Par b daftar pustaka.pdf Download (103kB)
	Text (FULLTEXT) TMK. 144-19 Par b.pdf Restricted to Registered users only until 21 October 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul BATAS USIA MINIMUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR. Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Ketentuan batas usia minimum anak dalam perkawinan menurut Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam.; dan (2) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan kasus (Case Approach). yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait batas usia anak yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika usia laki-laki telah mencapai 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan usia laki-laki dan perempuan dinilai diskriminasi karena usia anak laki-laki telah memasuki usia dewasa sedangkan perempuan masih dikategorikan sebagai anak.

Actions (login required)

View Item