Aqiel Al Rosyid Noor, 031714253062 (2019) AKIBAT HUKUM PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUMDesa YANG TIDAK MENCANTUMKAN BESARAN MODAL DASAR. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text TMK. 147-19 Noo a abstrak.pdf Download (171kB)
	Text TMK. 147-19 Noo a daftar isi.pdf Download (168kB)
	Text TMK. 147-19 Noo a daftar pustaka.pdf Download (225kB)
	Text (FULLTEXT) TMK. 147-19 Noo a.pdf Restricted to Registered users only until 21 October 2022. Download (767kB) | Request a copy

Abstract

BUMDesa sebagai sebuah badan usaha tentunya memerlukan modal dalam melaksanakan kegiatan usahnya, dimana modal ini menjadi salah satu aspek penting dalam berjalannya kegiatan ekonomi suatu badan usaha, selain sebagai pembiayaan operasional modal juga dipakai untuk menentukan kemampuan finansial dari suatu badan usaha. BUMDesa yang merupakan produk dari UU Desa memiliki peranan penting untuk memajukan perekonomian desa, dengan adanya UU Desa pemerintah desa menjadi lebih mudah untuk mendirian sebuah BUMDesa. UU Desa mengatur bahwasanya BUMDesa didirikan melalui Peraturan Desa, dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan juga oleh UU Desa, namun terkait dengan materi muatan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa khususnya modal BUMDesa yang bersumber dari kekayaan Desa yang dipisahkan tidak menunjukkan secara jelas bahwa besaran modal yang dipisahkan tersebut harus di cantumkan dalam Peraturan desa tentang Pendirian BUMDesa, sehingga dalam praktik di masyarakat khususnya desa-desa yang telah mendirikan BUMDesa memiliki model pengaturan yang berbeda-beda terkait Modal, sebagian dari Peraturan Desa tersebut sudah mencantumkan secara jelas besaran modal yang dimasukkan dalam BUMDesa dari pemisahan kekayaan Desa, namun banyak juga yang hanya mengatur sumber modal BUMDesa tersebut, tanpa adanya nilai atau besaran modal yang akan di tempatkan dalam BUMDesa, untuk itu dalam tesis ini akan dibahas 2 rumusan msalah yakni: 1 Keabsahan Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDesa Yang Tidak Mencantumkan Besaran Modal Dasar, 2. Urgensi Pencantuman Modal Dasar Dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari pembahasan Tesis ini adalah Peraturan Desa tentang BUMDesa yang tidak mencantumkan besaran Modal pada saat pendirian BUMDesa tersebut, tetap sah dan berlaku selama tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansial, serta ditetapkan oleh yang berwenang yakni Kepala Desa. Menelaah terhadap urgensi dari pencantuman besaran modal pada BUMDesa sebagai sebuah kepastian hukum terkait keuangan BUMDesa dan kekayaan Desa dalam BUMDesa tersebut. Sehingga setiap Peraturan Desa seharusnya mencantumkan besaran modal yang telah dipisahkan dari kekayaan Desa.

Actions (login required)

View Item