Mirfaqis Sholikah (2019) Perbandingan Perhitungan Pajak Terutang Menurut Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 Dengan Pajak Penghasilan Pasal 31e (Studi Kasus Pada Klien Konsultan Cv.Allsolutions). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK FV.P.49-19 Sho p.pdf Download (471kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI FV.P.49-19 Sho p.pdf Download (322kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA FV.P.49-19 Sho p.pdf Download (409kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT FV.P.49-19 Sho p.pdf Restricted to Registered users only until 21 October 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Wajib pajak CV.MS melakukan penyetoran pajak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 untuk masa Oktober-Desember 2018. Pada bab sebelumnya ditemukan perhitungan pajak lebih kecil dibandingkan perhitungan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 23, tetapi wajib pajak tetap menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 untuk masa selanjutnya. Wajib pajak tetap menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 karena mempertimbangkan fasilitas yang diberikan kepada badan usaha berbentuk CV hanya dapat menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 selama 4 tahun dan wajib pajak yang telah menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) tidak dapat kembali menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Wajib pajak yang menggunakan perhitungan pajak terhutang sesuai peraturan Pajak Penghasilan (PPh) maka pembayarkan dengan cara diangsur. Sebelum melakukan perhitungan dengan menggunakan peraturan Pajak apenghasilan (PPh) wajib pajak di wajibkan mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jendral Pajak pada akhir tahun, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur perhitungan baru tersebut sesuai peraturan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25. Atas kelebihan pembayaran Pajak terhutang pada tahun sebelumnya, dapat diperhitungkan dengan cara pemindah bukuan dan wajib menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak terlebih dahulu, jika surat permohonan disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak maka pajak yang sudah dibayar dapat diperhitungkan.

Actions (login required)

View Item