Noor Hasna Shafira, 071511133076 (2019) PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DALAM PERSPEKTIF WHOLE OF GOVERNMENT (STUDI PADA TIM TERPADU PENGAWASAN BARANG BEREDAR DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text Fis. AN. 43-19 Sha p abstrak.pdf Download (39kB)
	Text Fis. AN. 43-19 Sha p daftar isi.pdf Download (57kB)
	Text Fis. AN. 43-19 Sha p daftar pustaka.pdf Download (94kB)
	Text (FULLTEXT) Fis. AN. 43-19 Sha p.pdf Restricted to Registered users only until 22 October 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tidak semua barang yang masuk dan beredar di Provinsi Jawa Timur memiliki kualitas yang baik dan aman untuk masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan barang beredar secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi yang terkoordinasi. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami tentang pelaksanaan pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan perspektif Whole of Government. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen, dan wawancara mendalam. Serta teknik analisis data dengan cara kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan barang beredar oleh Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar di Provinsi Jawa Timur dalam perspektif Whole of Government belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari enam aspek dalam perspektif Whole of Government yang menunjukkan bahwa tiga aspek telah terlaksana dengan baik yaitu: 1) budaya dan kapabilitas, 2) membuat koneksi dengan keterlibatan dalam aktivitas Whole of Government, 3) manajemen krisis dan konsekuensinya. Kemudian tiga aspek yang belum terlaksana dengan baik yaitu: 1) struktur dan proses, 2) manajemen informasi dan infrastruktur, 3) kerangka anggaran dan akuntabilitas. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak perwakilan instansi yang tidak memiliki kriteria khusus PPNS/PPBJ, pengambilan keputusan yang tidak didasarkan konsensus, tidak ada mekanisme yang pasti dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar terpadu, masih terdapat mentalitas silo pada setiap instansi, serta tidak adanya anggaran dana dan laporan akuntabilitas khusus untuk Tim Terpadu.

Actions (login required)

View Item