Tamy Nur Nabilah, 071511333002 (2019) PERSPEKTIF POLITICAL JUSTICE DI DALAM IMPLEMENTASI BPJS PBI DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text FIS P 74 19 Nab p ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text FIS P 74 19 Nab p DAFTAR ISI.pdf Download (38kB)
	Text FIS P 74 19 Nab p DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (52kB)
	Text FIS P 74 19 Nab p Jurnal Tamy.pdf Download (276kB)
	Text (FULLTEXT) FIS P 74 19 Nab p.pdf Restricted to Registered users only until 2 December 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengenai perspektif Political Justice di dalam Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya. Penelitian bertujuan mengetahui implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya sudah memenuhi Political Justice dan implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya memadai sebagai bentuk political justice. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan positivis karena untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai berbagai fakta sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif karena menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detil. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan nara sumber meliputi: Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Komisi D DPRD Kota Surabaya, Lurah, Masyarakat penerima BPJS PBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya belum memenuhi Political Justice, berdasarkan indikator fairness, pemerataan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan. Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya juga belum memadai sebagai bentuk political justice karena negara masih menetapkan keadilan pada batasan untung dan rugi terhadap kesehatan karena cara berpikirnya terletak pada besaran iuran saat ini yang belum sesuai dengan hitungan aktual. Oleh karena itu, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya belum memenuhi konsep Political Justice. Hal ini terlihat bahwa penerima Jaminan Kesehatan masih ada yang tidak tepat sasaran karena kurang ketelitian proses verifikasi data warga miskin di Kota Surabaya, mudahnya mendapat Surat Keterangan Miskin (SKM) yang berlaku hanya satu kali pakai, dan masih adanya pengelompokan golongan penerima kesejahteraan, sehingga tidak memenuhi aspek pemerataan dan keadilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FIS P 74/19 Nab p
Uncontrolled Keywords:	Political Justice, Politik Kesehatan, Implementasi Kebijakan
Subjects:	J Political Science
Divisions:	07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:	Creators NIM Tamy Nur Nabilah, 071511333002 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Dr. Kris Nugroho, Drs.,M.A., NIDN :'0030036204 UNSPECIFIED
Depositing User:	Dwi Marina
Date Deposited:	02 Dec 2019 03:07
Last Modified:	02 Dec 2019 03:07
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/91806
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item