FITRIA WULAN DHANI, 071714453007 (2019) Pelaksanaan Pemilu 2019 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas III Kota Banjarbaru Studi tentang Upaya Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Tahanan/Narapidana dalam Perspektif Kesetaraan antar Warga Negara. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text TP 04 19 Dha p ABSTRAK.pdf Download (31kB)
	Text TP 04 19 Dha p DAFTAR ISI.pdf Download (49kB)
	Text TP 04 19 Dha p DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (33kB)
	Text (FULLTEXT) TP 04 19 Dha p.pdf Restricted to Registered users only until 12 December 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Asas umum dalam demokrasi mengartikan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk tahanan di dalam penjara. Pemilu inklusif adalah tujuan yang akan dicapai dari semua upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam menjamin hak pilih setiap tahanan. Namun, berdasarkan data pemilih pemilu 2019 bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru, tahanan yang dapat memilih berada pada kisaran 23% dari total seluruh tahanan, dan hanya 44% tahanan yang terdaftar sebagai pemilih di seluruh Lapas dan Rutan yang tersebar di Indonesia. Kepemilikan KTP-el yang merupakan syarat legal untuk terdaftar sebagai pemilih menjadi masalah bagi tahanan. Penelitian ini memaparkan upaya yang dilakukan oleh KPU Banjarbaru sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pemilu inklusif, dalam arti upaya untuk menjamin hak pilih bagi tahanan di dalam penjara. Penelitian ini juga menganalisis hambatan yang dihadapi, sekaligus mengevaluasi efektifitas upaya yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Banjarbaru pada dasarnya dapat membuat terlaksananya pemungutan suara di lembaga pemasyarakatan, namun belum memenuhi kriteria pemilu inklusif. Hambatan utama terdapat dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di Lapas, yang mana tidak tersedianya identitas KTP-el/salinan identitas dari tahanan, sedangkan sistem informasi data tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat memberikan informasi perihal elemen data kependudukan yang valid seperti yang terdapat dalam KTP-el. Sehingga banyak tahanan yang tidak bisa di daftarkan sebagai pemilih. Permasalahan ketersediaan surat suara juga menjadi hambatan ketika pelaksanaan pemungutan suara di lapas , yang mengakibatkan pemungutan suara harus dimulai pada sore hari dan selesai malam hari. Terhadap hasil analisis dan valuasi terhadap pelaksanaan pemilu 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, termasuk desain proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda mekanismenya dengan yang diterapkan sebelumnya. Desain ini bertujuan untuk mengurangi jumah tahanan yang tidak dapat memilih, dan meningkatkan pencapaian indikator pemilu inklusif.

Actions (login required)

View Item