YUSHAR (2019) POLA PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text TH. 27-19 Yus p ABSTRAK.pdf Download (60kB)
	Text TH. 27-19 Yus p DAFTAR ISI.pdf Download (60kB)
	Text TH. 27-19 Yus p DAFTAR BACAAN.pdf Download (96kB)
	Text (FULLTEXT) TH. 27-19 Yus p BR.pdf Restricted to Registered users only until December 2022. Download (619kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN.GSK Tertanggal 24 Januari 2018 Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.MJK Tertanggal 3 Juli 2018 merupakan salah satu perkara yang diputus dibawah batas minimum khusus yang diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tesis ini menitikberatkan pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undangundang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undangundang lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Juga dalam putusan hakim harus mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice). Pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus berdasarkan adanya asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya karena hakim yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan dalam pertimbangan hukum hakim dalam mejatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang, seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. Karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistis yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangannya. Disarankan kepada hakim yang berpandangan pro bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang, pada saat dihadapkan dengan kasus pidana yang pengaturannya memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus hakim harus fleksibel, tidak hanya menjadi corong undang-undang, tidak ragu untuk melakukan suatu terobosan hukum, tindakan contra lege, menemukan hukum serta membentuk hukum, jika dirasa aturan yang dimuat dalam undang-undang bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Actions (login required)

View Item