I GEDE EGGY BINTANG PRATAMA, S.H. (2019) ASAS PERSAMAAN HAK DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH REKLAMASI. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text TMK 166 19 Pra a ABSTRAK.pdf Download (29kB)
	Text TMK 166 19 Pra a DAFTAR ISI.pdf Download (38kB)
	Text TMK 166 19 Pra a DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB)
	Text (FULLTEXT) TMK 166 19 Pra a.pdf Restricted to Registered users only until 18 December 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan Reklamasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sehingga menghasilkan suatu daratan baru berupa tanah hasil reklamasi menimbulkan fenomena di masyarakat tentang yang berhak memiliki hak atas tanah diatas tanah hasil reklamasi tersebut. Untuk menjawab fenomena tersebut, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul “Asas Persamaan Hak dalam Pengajuan Permohonan Hak Atas Tanah Reklamasi” dengan dua pokok permasalahan yakni; eksistensi asas persamaan hak dalam pengajuan permohonan hak atas tanah reklamasi, dan kewenangan badan pertanahan nasional atas pemberian prioritas dalam pengajuan permohonan hak atas tanah reklamasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang menjadikan konsep atau asas hukum sebagai objeknya yang dikaitkan dengan norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sumber datanya berupa bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dan meunjang bahan hukum primer. Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, antara lain; Pedekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Study kasus. Tesis ini bertujuan untuk menjawab fenomena di masyarakat mengenai perolehan hak atas tanah reklamasi. Dalam tesis ini ditemukan bahwa tanah hasil reklamasi merupakan tanah yang dikuasai oleh negara dan pelaksana reklamasi diberikan prioritas untuk mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah reklamasi dengan dasar pemikiran bahwa tanah reklamasi hanya akan timbul ketika terjadi pelaksanaan reklamasi, dan tanpa pelaksanaan reklamasi tidak akan timbul sebidang tanah yang dapat diajukan permohonan pemberian hak atas tanah diatasnya, dan Badan Pertanahan Nasional memiliki wewenang diskresi untuk menjawab fenomena di masyrakat.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 166/19 Pra a
Uncontrolled Keywords:	Asas Persamaan Hak, Tanah Reklamasi, Diskresi
Subjects:	K Law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM I GEDE EGGY BINTANG PRATAMA, S.H. NIM031724253040
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Sekarmadji NIDN0010086803
Depositing User:	Dwi Marina
Date Deposited:	18 Dec 2019 08:41
Last Modified:	18 Dec 2019 08:41
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/92789
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item