HAZMI TRI LAKSONO (2019) Negara dan E-Governance: Dampak Tata Kelola Digital Blockchain terhadap Posisi Negara di Estonia. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text THI 11 19 Lak n ABSTRAK.pdf Download (51kB)
	Text THI 11 19 Lak n DAFTAR ISI.pdf Download (54kB)
	Text THI 11 19 Lak n DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (65kB)
	Text (FULLTEXT) THI 11 19 Lak n.pdf Restricted to Registered users only until 26 December 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kemunculan sebuah teknologi buku besar yang terdistribusi yang disebut blockchain melandasi penciptaan bitcoin disusul dengan inovasi-inovasi lain dengan bentuk aplikasi blockchain lainnya. Tidak adanya paten dalam aplikasi perdana blockchain yaitu bitcoin menyebabkan sebuah globalisasi teknologi dengan aksesibilitas yang semakin meluas. Buku besar yang pada dasarnya telah digunakan oleh pemerintah dan bank untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki apa dan apa yang terjadi pada siapa dalam waktu tertentu mendorong terciptanya sentralitas kekuasaan pada institusi ini. Sebagai sebuah teknologi buku besar yang terdistribusi, blockchain merenggut sentralisasi kepercayaan dan kekuatan yang dimiliki bank dan pemerintah dan institusi lain dan mendistribusikannya kepada penggunanya dimulai dengan penciptaan bitcoin. Seiring dengan perkembangan inovasi, blockchain menjadi landasan dari berbagai sistem tata kelola digital baru tidak hanya dalam ranah finansial seperti bitcoin tapi juga dalam sektor publik seperti pembuatan kontrak pintar mandiri, sistem identitas digital yang terintegrasi, pengambilan suara, hingga sistem kewarganegaraan digital yang menembus teritori. Penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola digital yang disokong teknologi blockchain berpotensi menggeser kekuatan sentral tradisional yang dimilikki negara dalam kasus ini Estonia. Sebagai negara yang ramah terhadap adopsi blockchain, hak unik teritori dari Estonia terancam tergerus sejalan dengan adanya pergeseran dari kepercayaan pada manusia menjadi kepercayaan pada algoritma dengan meluasnya adopsi blockchain. Dalam waktu yang bersamaan, negara dalam kasus ini Estonia menerapkan strategi guna mempertahankan posisinya sebagai pemegang otoritas dalam meluasnya tata kelola digital berbasis blockchain.

Actions (login required)

View Item