Batasan Pengaturan Forum Eksternum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Repository

Batasan Pengaturan Forum Eksternum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dania Shofi Maziyah (2019) Batasan Pengaturan Forum Eksternum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (606kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (164kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (155kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (239kB)
	Text 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (315kB)
	Text 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (273kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (157kB)
	Text 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (184kB)

Official URL: Http:///lib.unair.ac.id

Abstract

Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang telah diakui dalam hukum internasional dan dalam pelaksanaannya hak ini tidak dapat dikurangi (non derogable right) . Dalam pengertian atas hak kebebasan beragama, dikenal dua ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni forum internum (freedom to believe) dan forum eksternm (freedom to act). Bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan pasal 28I ayat (5) dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang pembentukannya didasarkan pada nilai-nilai agama, dalam hal ini adalah hukum agama Islam contohnya pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya disebut UU JPH. Diundangkannya aturan tersebut, menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana negara dapat mengatur kehidupan beragama seseorang khususnya dalam ranah forum eksternum. Penelitian ini berusaha menjawab batasan pengaturan forum eksternum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan menganalisis pengaturan forum eksternum dalam UU JPH. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK FH 03/20 Maz b

Uncontrolled Keywords:

forum internum, forum externum, freedom of religion, halal product guarantee, halal certification obligation, religion based legislation

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum

Creators:

Creators	NIM
Dania Shofi Maziyah	NIM031611133137

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Ekawestri Prajwalita Widiati	NIDN0008128501

Depositing User:

Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id

Date Deposited:

17 Jan 2020 06:01

Last Modified:

17 Jan 2020 06:01

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93567

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item