Arijna Nurin Sofia (2019) Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (148kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (162kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (178kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II HAK SUARA DI DALAM PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBANPEMBAYARAN UTANG (PKPU).pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2023. Download (243kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR PREFEREN YANG DIRUGIKANDALAM HOMOLOGASI PERDAMAIAN PKPU.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2023. Download (224kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2023. Download (139kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (125kB)

Abstract

Untuk mencapai suatu perdamaian yang dapat disahkan maka terdapat syarat yang harus dipenuhi, yakni debitor mengajukan rencana perdamaian dan mendapat persetujuan kreditor-kreditornya dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU. Tetapi didalam pemungutan suara persetujuan perdamaian kreditor preferen tidak diatur kedudukan hak suaranya padahal UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa perjanjian perdamaian yang telah disahkan mengikat semua jenis kreditor. Sebagai contohnya perkara PT. Kertas Leces (Persero), buruh selaku kreditor preferen diakui dalam rencana perdamaian namun buruh ini tidak dimintai hak suara dan setelah perjanjian perdamaian di sahkan maka perjanjian tersebut mengikatnya. Di kemudian hari debitor terbukti lalai dan buruh menuntut pembatalan perdamaian hingga akhirnya debitor dinyatakan pailit. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan hak suara kreditor preferen dalam perdamaian PKPU dan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika dikemudian hari dirugikan seperti halnya menuntut pembatalan, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan disertai pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak memberi kepastian hukum terhadap kedudukan hak suara kreditor preferen akan tetapi meskipun begitu perjanjian tetap mengikat semua jenis kreditor, sehingga kreditor preferen dapat mengajukan upaya yaitu menuntut pembatalan karena perjanjian perdamaian yang mengikatnya adalah alas hukum yang sah.

Actions (login required)

View Item