Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi

Roidah Zahiroh (2019) Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK .pdf

Download (96kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI .pdf

Download (98kB)
[img] Text (BAB I)
4. BAB I .pdf

Download (206kB)
[img] Text (BAB II)
5. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only until 31 January 2023.

Download (295kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only until 31 January 2023.

Download (270kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only until 31 January 2023.

Download (18kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (179kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Untuk meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan program Reformasi Total Koperasi melalui tiga langkah strategis, yakni dengan Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan. Salah satu langkah Pengembangan untuk memperkuat koperasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menurunkan pajak badan koperasi dengan diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Final. PP Nomor 46 Tahun 2013 dinilai tidak mencerminkan keadilan dan merugikan bagi Wajib Pajak Badan. Terdapat banyak perubahan yang diatur di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 salah satunya adalah penurunan tarif dan penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan yang di dalamnya disebutkan secara langsung bahwa koperasi merupakan salah satu Wajib Pajak Badan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disusun dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian hukum ini, diketahui bahwa dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap badan koperasi telah memenuhi aspek keadilan, karena setelah diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PMK Nomor 99/PMK.03/2018 pengaturan mengenai tarif pajak penghasilan badan koperasi dibedakan berdasarkan jumlah omzet dalam satu tahun pajak serta diberikan pilihan untuk mengikuti skema tarif pajak penghasilan badan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan atau berdasarkan skema PP Nomor 23 Tahun 2018.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 12/20 Zah k
Uncontrolled Keywords: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Final, PP Nomor 23 Tahun 2018, Koperasi
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Roidah ZahirohNIM031611133037
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorDeddy SutrisnoNIDN0016066102
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 31 Jan 2020 01:51
Last Modified: 31 Jan 2020 01:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93731
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item