Syifa Ramadhanti (2019) Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan DESA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (949kB) |
|
Text
2. ABSTRAK .pdf Download (267kB) |
|
Text
3. DAFTAR ISI .pdf Download (137kB) |
|
Text
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (316kB) |
|
Text
5. BAB II BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA .pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (406kB) | Request a copy |
|
Text
6. BAB III MEKANISME HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIRUGIKAN DALAM PROSES PEMILIHAN B.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (314kB) | Request a copy |
|
Text
7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (118kB) | Request a copy |
|
Text
8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (260kB) |
Abstract
Penelitian Skripsi ini memiliki judul “Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa” memiliki rumusan masalah (1) Arti penting Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dirugikan dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki dua lembaga yang sangat penting yang pertama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD berperan sebagai mitra dari kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa serta dalam membentuk peraturan desa. BPD memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa serta memiliki tugas menggali aspirasi masyarakat desa. BPD dipilih melalui dua cara yaitu dengan musyawarah keterwakilan dan pemilihan langsung. Dalam proses pemilihan BPD sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak, dan mengakibatkan calon anggota BPD yang mencalonkan diri dirugikan haknya. contohnya kecurangan terjadi di Desa Jaten Kabupaten Karanganyar, Desa Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan Desa Karya Mukti Kabupaten Batanghari. Dengan kerugian yang dialami calon anggota BPD tersebut, mereka melakukan sebuah upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Setiap orang memiliki hak untuk berpolitik, termasuk calon anggota BPD yang mencalonkan dirinya merupakan realisasi dari hak berpolitik. Apabila hak berpolitik seseorang dirugikan tentunya seseorang tersebut dapat melakukan sebuah upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Dalam pemilihan BPD yang tidak sesuai dengan prosedur calon anggota BPD dapat melakukan upaya hukum menggugat perbuatan panitia pemilihan atau kepala desa ke Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan administrasi yang merugikan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FH 34/20 Ram p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | BPD, Penyelesaian Sengketa, Pemilihan BPD, Mekanisme Hukum | ||||||
Subjects: | K Law | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Dwi Marina | ||||||
Date Deposited: | 06 Feb 2020 01:09 | ||||||
Last Modified: | 06 Feb 2020 01:09 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93906 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |