Miraclesia Gita Chara (2020) Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (37kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (55kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (389kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (562kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (406kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (213kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (344kB)

Abstract

Pemungutan pajak, baik pajak nasional maupun pajak daerah, dilakukan terhadap berbagai aspek perekonomian negara, salah satunya adalah dalam kegiatan usaha. Ada banyak jenis kegiatan usaha yang dapat dipungut pajak, salah satunya adalah kegiatan usaha berupa penyediaan layanan media streaming digital berupa film, acara televisi, musik, video komersial dan podcast. Penyediaan layanan media streaming digital di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perusahaan asing seperti Netflix, Iflix, Spotify, Joox dan lain sebagainya. Dalam skripsi iniakan diuraikan mengenai apa ratio legis pemungutan pajak bagi perusahaan layanan media streaming digital dengan bentuk usaha tetap dan upaya penegakan hukum pemungutan pajak apa saja yang dapat diterapkan bagi layanan media streaming digital dengan bentuk usaha tetap. Keberadaan perusahaan layanan media streaming digital sebagai perusahaan asing di Indonesia merupakan salah satu contoh subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan layanan media streaming digital dilakukan melalui bentuk usaha tetap sehingga kedudukannya sama dengan subjek pajak badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dan dapat dipungut Pajak Penghasilan yang sama dengan perusahaan dalam negeri. Sebagai subjek Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan layanan media streaming digital harus mendaftarkan kegiatan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal pemungutan pajak, pemerintah yang bertindak sebagai pengawas berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai bentuk penegakan hukum preventif. Ada pula sanksi sebagai penegakan hukum represif bagi pelanggaran yang dilakukan perusahaan layanan media streaming digital selaku wajib pajak.

Actions (login required)

View Item