Putri Ayu Wulandari (2019) Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (18MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (603kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (553kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2023. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2023. Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2023. Download (616kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (806kB) |
Abstract
Adanya kekaburan aturan mengenai bentuk-bentuk penganti pidana denda dalam UU KUP, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan. Mengingat pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang dapat diselesaikan dengan adanya konsistensi putusan pengadilan, maka ketentuan dalam UU KUP harus memenuhi prinsip-prinsip hukum pengganti pidana denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Sementara pengganti pidana denda dalam UU KUP hanya berupa pidana kurungan. Dalam prakteknya, terdapat beberapa bentuk putusan pengadilan yaitu pengganti pidana denda dengan pidana kurungan, pengganti pidana denda dengan perampasan asset kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar, pengganti pidana denda dengan perampasan asset kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) filosofi pengganti pidana denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan, (2) karakteristik pengganti pidana denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Mengingat bentuk pengganti pidana denda dalam UU KUP hanya berupa pidana kurungan, maka direkomendasikan dalam revisi UU KUP untuk mendahulukan perampasan asset terpidana sebagai wujud pengembalian kerugian pada pendapatan negara, namun apabila asset terpidana belum mencukupi maka sisa denda yang belum dibayarkan dapat dikenakan pidana kurungan. Hasil penelitian ini diharapkan adanya konseptual dan legal reform terkait pengganti pidana denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka penjatuhan pengganti pidana denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan dan ditindaklanjuti dengan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa selaku eksekutor.
| Item Type: | Thesis (Disertasi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 Dis H 04/20 Wul p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pidana Denda, Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law | |||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Doktoral Ilmu Hukum | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Novita | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Feb 2020 02:46 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Jan 2022 02:53 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/94034 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |